SOLO--Demo persatuan perangkat desa (Parade) Nusantara di pertigaan Kartasura, Kamis (12/1/2012) pagi, dinilai merupakan bentuk pelanggaran. Sebab, demo tersebut justru meresahkan warga masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
Hal itu diungkapkan pengacara, M Taufiq, saat dimintai konfirmasi Solopos.com, Kamis malam. “Demo atau unjuk rasa itu sebenarnya tidak dilarang. Namun apabila adanya demo justru mengganggu fasilitas umum, maka demo itu justru melanggar aturan undang-undang,” kata Taufiq.
Menurut pengacara kondang asal Solo ini, dalam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU) RI No 9/1998. Namun demikian, sambung Taufiq, tidak semestinya pendemo justru melakukan hal-hal anarkis serta mengganggu ketertiban umum. “Dengan diterbitkannya UU itu seharusnya masyarakat bisa menyadari bahwa aksi unjuk rasa tidak mesti dilakukan di lokasi yang mengganggu kepentingan masyarakat luas. Kalau bisa dilakukan dialog dengan pihak yang terkait, mengapa harus demo?” tukas Taufiq.
Sesuai dengan aturan undang-undang itu, sambung Taufiq, penyampaian pendapat di muka umum bisa dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum. Dengan pengecualian yakni di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, objek-objek vital nasional dan pada hari besar nasional. “Terlepas dari maksud baik ataupun tidak materi demo itu, namun saya berkeyakinan bahwa aksi demo belum mempunyai izin resmi dari kepolisian. Kalaupun ada izin mungkin melalui lisan,” paparnya.
Taufiq juga mengkritisi aksi demo yang belakangan marak di lakukan oleh kelompok tertentu. Karena perjalanan selama aksi demo kerap memicu tindakan anarkis. “Negara ini nanti bisa rusak jika setiap demo memunculkan tindakan yang tidak manusiawi,” pungkas Taufiq. (JIBI/SOLOPOS/Muhammad Khamdi)
Hal itu diungkapkan pengacara, M Taufiq, saat dimintai konfirmasi Solopos.com, Kamis malam. “Demo atau unjuk rasa itu sebenarnya tidak dilarang. Namun apabila adanya demo justru mengganggu fasilitas umum, maka demo itu justru melanggar aturan undang-undang,” kata Taufiq.
Menurut pengacara kondang asal Solo ini, dalam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU) RI No 9/1998. Namun demikian, sambung Taufiq, tidak semestinya pendemo justru melakukan hal-hal anarkis serta mengganggu ketertiban umum. “Dengan diterbitkannya UU itu seharusnya masyarakat bisa menyadari bahwa aksi unjuk rasa tidak mesti dilakukan di lokasi yang mengganggu kepentingan masyarakat luas. Kalau bisa dilakukan dialog dengan pihak yang terkait, mengapa harus demo?” tukas Taufiq.
Sesuai dengan aturan undang-undang itu, sambung Taufiq, penyampaian pendapat di muka umum bisa dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum. Dengan pengecualian yakni di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, objek-objek vital nasional dan pada hari besar nasional. “Terlepas dari maksud baik ataupun tidak materi demo itu, namun saya berkeyakinan bahwa aksi demo belum mempunyai izin resmi dari kepolisian. Kalaupun ada izin mungkin melalui lisan,” paparnya.
Taufiq juga mengkritisi aksi demo yang belakangan marak di lakukan oleh kelompok tertentu. Karena perjalanan selama aksi demo kerap memicu tindakan anarkis. “Negara ini nanti bisa rusak jika setiap demo memunculkan tindakan yang tidak manusiawi,” pungkas Taufiq. (JIBI/SOLOPOS/Muhammad Khamdi)
